Pelaksanaan Transaksi Non Tuna (Transaksi Non Cash) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Rabu, 22 November 2017     Pemerintahan
  • Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910 / 1866 / SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi, maka Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan Instruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Instuksi Gubernur ini mengliintruksikan kepada
  1. Para Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dan
  3. Para Kepala Perangkat Daerah (PD) / Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Untuk mengikuti seluruh instruksi yang termaktub di dalam Instruksi Gubernur tersebut.
Instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2017 dapat di download pada file Download di web ini.
Terima kasih.